Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa pelantikan kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan secara serentak pada 20 Februari 2025. Keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui jadwal baru, menyusul pembatalan pelantikan pada 6 Februari akibat perubahan jadwal putusan dismissal di MK.
“Dan saya melapor kepada Pak Presiden. Saya menyampaikan, beliau memilih tanggal 20 Februari, hari Kamis,” ujar Tito dalam rapat kerja di Komisi II DPR, Senin (3/2).
Pelantikan Tetap Digelar di Jakarta
Mendagri memastikan bahwa pelantikan kepala daerah akan tetap dilakukan di Ibu Kota Negara yang saat ini masih berkedudukan di Jakarta. Meski demikian, lokasi spesifik untuk acara tersebut masih dalam tahap pembahasan, mengingat jumlah kepala daerah yang akan dilantik cukup besar.
“Jadi, kami menegaskan bahwa pelantikan sesuai dengan undang-undang akan dilaksanakan di Ibu Kota Negara, yaitu Jakarta. Acara ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dan mencakup 296 kepala daerah non-sengketa, ditambah dengan mereka yang telah mendapatkan keputusan dari sidang dismissal pada 4-5 Februari,” jelas Tito.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa jumlah kepala daerah yang akan dilantik bisa bertambah setelah putusan dismissal dikeluarkan oleh MK. Oleh karena itu, perhitungan lokasi dan kapasitas tempat menjadi faktor penting dalam perencanaan pelantikan.
“Nah, ini kira-kira rencana. Sekali lagi, pelantikan serentak itu direncanakan pada 20 Februari di Ibu Kota Negara, yaitu Jakarta. Namun, karena jumlahnya yang besar, ditambah dengan pendamping serta tamu undangan lainnya, kita masih memperhitungkan tempat yang paling ideal untuk pelaksanaan acara ini,” imbuhnya.
Signifikansi Pelantikan Serentak
Pelantikan serentak ini menjadi langkah penting dalam memastikan kesinambungan pemerintahan di berbagai daerah. Dengan adanya kepastian hukum bagi kepala daerah yang tidak bersengketa, diharapkan roda pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dapat segera berjalan dengan efektif.
Selain itu, kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan administrasi di daerah. Dengan kepemimpinan yang definitif, berbagai program pembangunan dan pelayanan publik diharapkan dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti.
Pelantikan kepala daerah non-sengketa yang dijadwalkan pada 20 Februari di Jakarta merupakan langkah strategis untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar. Keputusan ini juga menunjukkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Dengan persiapan yang matang, pelantikan ini diharapkan dapat berlangsung dengan sukses dan membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia.
