Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan verifikasi atas laporan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan retret kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Laporan tersebut diajukan oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi dan kini dalam tahap pengumpulan bahan serta telaah lebih lanjut.
Proses Verifikasi oleh KPK
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi bahwa laporan yang masuk ke lembaganya akan melalui serangkaian proses verifikasi dan telaah sebelum ditindaklanjuti. “Secara umum, laporan yang masuk akan dilakukan verifikasi, telaah, dan pengumpulan bahan serta keterangan (pulbaket),” ujar Tessa dalam keterangan tertulis, Senin (3/3).
Ia menambahkan bahwa hasil dari proses tersebut hanya akan diinformasikan kepada pelapor. Jika ada kekurangan dalam bahan yang diajukan, KPK akan meminta pelapor untuk melengkapinya. Langkah ini merupakan bagian dari prosedur standar yang diterapkan untuk setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi.
Dugaan Konflik Kepentingan dalam Retret
Koalisi masyarakat sipil antikorupsi menyoroti beberapa kejanggalan dalam penyelenggaraan retret kepala daerah ini. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia (LTI) sebagai penyelenggara acara. Menurut Feri Amsari, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas yang mewakili koalisi, PT LTI diduga memiliki keterkaitan dengan lingkaran kekuasaan.
“Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan. Proses pengadaan barang dan jasa untuk pelatihan ini juga tidak mengikuti standar yang semestinya dilakukan secara terbuka,” ujar Feri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/2).
Lebih lanjut, ia menilai bahwa PT LTI adalah perusahaan baru yang tiba-tiba dipercaya mengorganisir acara berskala nasional. Padahal, dalam proses pengadaan barang dan jasa, prinsip kehati-hatian dan transparansi seharusnya dijunjung tinggi. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan acara tersebut.
Potensi Penyalahgunaan APBD
Selain dugaan konflik kepentingan, terdapat indikasi bahwa anggaran kegiatan ini berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Annisa Azzahra, peneliti dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), mengungkapkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk retret ini mencapai sekitar Rp6 miliar.
“Kami menemukan adanya celah anggaran yang sangat besar, yakni ketidaksesuaian antara rencana anggaran yang diajukan dengan pelaksanaan di lapangan. Jumlahnya sangat besar dan ternyata diambil dari APBD,” kata Annisa dalam kesempatan yang sama.
Ia juga mempertanyakan kewajiban kepala daerah untuk mengikuti retret tersebut. Menurutnya, tidak ada regulasi yang mengatur kewajiban ini, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan kegiatan tersebut.
Pemerintah Tegaskan Retret Sesuai Aturan
Menanggapi laporan ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penyelenggaraan retret kepala daerah di Akmil Magelang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia menekankan bahwa proses penunjukan PT LTI sebagai penyelenggara juga telah melalui mekanisme yang sah.
“Itu hak masyarakat jika ingin melaporkan. Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai aturan dan tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka,” ujar Prasetyo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/3).
Ia juga menjamin bahwa seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan acara ini dilakukan secara terbuka dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Kesimpulan
Kasus dugaan korupsi dalam retret kepala daerah ini masih dalam tahap verifikasi oleh KPK. Meskipun pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan acara telah sesuai aturan, adanya dugaan konflik kepentingan dan penggunaan dana APBD tetap menjadi perhatian publik. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK diharapkan dapat memberikan kejelasan dan memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran negara berjalan secara transparan dan akuntabel.
