Jakarta, Pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 resmi menetapkan strategi nasional untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Dalam arahan tersebut, lebih dari 40 kementerian dan lembaga negara mendapat tugas khusus untuk berkolaborasi dalam menurunkan angka kemiskinan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menekankan bahwa Inpres ini menjadi pijakan kuat dalam pelaksanaan program-program konkret, termasuk Sekolah Rakyat. Program ini menjadi unggulan karena diyakini mampu memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Sekolah Rakyat: Solusi Pendidikan untuk Kemiskinan Ekstrem
Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau masyarakat di wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi. Fokus utama program ini adalah memberikan akses pendidikan yang setara dan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem turun hingga nol persen pada 2026, sedangkan angka kemiskinan secara umum diharapkan berada di bawah lima persen pada 2029.
Gus Ipul menyatakan bahwa proses finalisasi program sedang berlangsung. Beberapa aspek yang sedang disiapkan meliputi rekrutmen guru, seleksi peserta didik, penyusunan kurikulum, dan revitalisasi gedung sekolah. “Tahun ini, pembelajaran akan dimulai dan kami juga melakukan pembenahan gedung-gedung yang diajukan untuk program ini,” ujar Gus Ipul saat menghadiri Halalbihalal di Gedung Aneka Bakti Kemensos.
Kolaborasi Multisektor untuk Hasil Maksimal
Sebagai bentuk komitmen bersama, Kemensos tengah menyusun nota kesepahaman (MoU) dengan sekitar 200 kepala daerah yang telah menawarkan aset berupa lahan dan bangunan untuk mendukung program ini. Penandatanganan MoU dijadwalkan berlangsung pada akhir April hingga awal Mei 2025.
Tak hanya pemerintah daerah, berbagai kementerian dan lembaga ikut berperan aktif dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Di antaranya Kementerian Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kantor Staf Presiden (KSP), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sebanyak 53 lokasi telah ditetapkan sebagai titik awal peluncuran Sekolah Rakyat. Wilayah tersebut mencakup Jakarta, Bekasi, Bandung, Temanggung, Magelang, serta sejumlah kabupaten di Jawa Timur, Kalimantan, Aceh, dan Papua. Target pemerintah adalah menghadirkan satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.
Guru PPG Prioritas untuk Mengajar
Dalam hal tenaga pengajar, Kemensos akan memprioritaskan guru-guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum mendapat penempatan. Langkah ini sekaligus membuka peluang kerja baru bagi para guru profesional muda.
Gus Ipul meyakini bahwa melalui sinergi antar lembaga dan aksi nyata di lapangan, upaya pengentasan kemiskinan bisa memberikan dampak langsung dan terukur. “Inpres ini bukan sekadar arahan, tapi menjadi dasar kita semua untuk bertindak bersama mengentaskan kemiskinan,” tegasnya.
