Latar Audiensi Mahasiswa–DPR 3 September 2025
Jakarta – Pada Rabu, 3 September 2025, suasana Kompleks Parlemen Senayan kembali ramai. Sekitar pukul 14.30 WIB, 16 organisasi mahasiswa menghadiri audiensi resmi bersama pimpinan DPR. Pertemuan ini berlangsung di tengah sejumlah aksi massa yang masih berlangsung di beberapa titik Jakarta, termasuk di depan Gedung DPR/MPR dan kawasan Merdeka Barat.
Audiensi tersebut dengan cepat menjadi sorotan publik. Media mencatat publikasi berlangsung dari pukul 14.57 hingga 17.34 WIB, menunjukkan tingginya atensi terhadap agenda yang dibawa mahasiswa.
Siapa Saja yang Hadir?
Sejumlah organisasi Mahasiswa hadir, antara lain:
- BEM Universitas Indonesia (BEM UI)
- BEM Universitas Trisakti
- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
- Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)
- BEM SI Kerakyatan
dan jaringan BEM lintas kampus di Jabodetabek
Kehadiran mereka menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar representasi satu kelompok, melainkan suara kolektif gerakan mahasiswa.
Tuntutan Utama Mahasiswa
Dalam forum audiensi, mahasiswa menegaskan bahwa gerakan mereka tidak anarkis. Mereka menolak labelisasi makar yang dialamatkan ke aksi massa. Ada empat poin utama yang disampaikan:
- Percepatan Pembentukan Tim Investigasi Khusus Independen
Mahasiswa mendesak DPR untuk tidak hanya menyerap aspirasi, tetapi juga membentuk tim investigasi independen guna menyelidiki dugaan makar dan dugaan kekerasan aparat dalam penanganan aksi. Usulan ini bahkan sudah diformalkan dalam forum audiensi. - Pembebasan Tahanan Demo
Mereka menilai penahanan aktivis dan mahasiswa usai aksi demonstrasi adalah bentuk kriminalisasi. Mahasiswa meminta DPR mendesak Kapolri untuk membebaskan tahanan dan menjamin hak kebebasan berpendapat. - Evaluasi Tunjangan DPR
Tunjangan perumahan DPR yang dihentikan per 31 Agustus 2025 menjadi sorotan. Menurut mahasiswa, evaluasi tidak cukup berhenti di satu tunjangan, tetapi harus menyeluruh agar DPR memberi contoh penghematan di tengah krisis ekonomi. - Legislasi Antikorupsi — RUU Perampasan Aset
Mahasiswa mendesak agar DPR segera menjadwalkan pembahasan RUU Perampasan Aset. RUU ini dinilai krusial dalam pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil kejahatan kepada negara.
Respons DPR
Pimpinan DPR dalam forum tersebut menyampaikan beberapa hal:
- Permintaan maaf atas insiden bentrokan aparat dengan mahasiswa di lapangan.
- Janji menyerap aspirasi dan menjadikan catatan mahasiswa sebagai bahan evaluasi internal.
- Pengumuman soal tunjangan, bahwa tunjangan perumahan DPR telah resmi dihentikan sejak 31 Agustus 2025.
Namun, untuk tuntutan utama soal tim investigasi independen, DPR belum memberi jawaban tegas. Hingga kini statusnya masih sebatas usulan mahasiswa, belum ada keputusan formal DPR.
Mengapa Tim Investigasi Khusus Penting?
Mahasiswa menekankan, tanpa tim investigasi independen, isu dugaan makar berpotensi dipolitisasi. Mereka menilai:
- Investigasi internal berpotensi bias karena DPR punya keterkaitan politik dengan aparat.
- Tim independen bisa menghadirkan transparansi dan objektivitas.
- Keberadaan tim tersebut akan menjadi preseden positif bagi demokrasi Indonesia.
Dalam konteks rule of law dan demokrasi, pembentukan tim investigasi bukan hanya soal kasus makar, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap DPR dan aparat penegak hukum.
Analisis — DPR di Persimpangan Jalan
Secara politik, audiensi ini menempatkan DPR di posisi sulit:
- Jika mengabaikan tuntutan mahasiswa, DPR berisiko dianggap menutup mata terhadap dugaan pelanggaran HAM.
- Jika menindaklanjuti pembentukan tim investigasi independen, DPR harus berani menghadapi potensi resistensi dari aparat keamanan.
Konteks eksternal juga menambah tekanan: aksi massa terus terjadi, opini publik di media sosial semakin kritis, dan tuntutan evaluasi tunjangan memperburuk citra DPR.
Audiensi mahasiswa–DPR 3 September 2025 menegaskan satu pesan utama: percepatan pembentukan tim investigasi makar adalah harga mati. Mahasiswa menuntut agar DPR tidak berhenti pada janji, tetapi segera mengeluarkan keputusan formal.
Selain itu, isu pembebasan tahanan, evaluasi tunjangan DPR, dan dorongan legislasi antikorupsi juga menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan.
Jika DPR sungguh-sungguh ingin membangun kembali kepercayaan publik, langkah nyata harus segera diwujudkan: bentuk tim investigasi khusus, evaluasi anggaran, dan percepat agenda antikorupsi.
