Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan akan melakukan audit terhadap pengembang perumahan yang menjual klaim bebas banjir di berbagai wilayah Jawa Barat. Keputusan ini diambil setelah banyak perumahan yang sebelumnya diklaim aman dari banjir justru mengalami genangan hingga ketinggian dua meter.
Pada peresmian rumah subsidi untuk PNS Polri di Karawang, Selasa (4/3), Dedi menegaskan bahwa audit akan dilakukan guna mengungkap penyebab utama dari bencana banjir yang melanda sejumlah kawasan perumahan tersebut. “Hari ini banyak perumahan yang dulu menjanjikan bebas banjir. Hari ini banjirnya dua meter,” ujar Dedi.
Audit Menyeluruh terhadap Tata Ruang dan Pengembang
Dedi menekankan bahwa audit ini tidak hanya sebatas pada aspek klaim pengembang, tetapi juga akan mencakup faktor lingkungan dan tata ruang. Ia ingin memastikan apakah penyebab utama banjir berasal dari kesalahan dalam perencanaan tata ruang atau memang ada kelalaian dari pihak pengembang.
“Saya juga akan mengaudit dari sisi aspek lingkungan seluruh perumahan di Jabar yang banjir. Faktornya oleh apa, kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang?” tambahnya.
Banyak Masyarakat Menjadi Korban Pengembang Nakal
Selain permasalahan banjir, Dedi juga mengungkap adanya praktik penipuan yang dilakukan oleh beberapa pengembang perumahan. Banyak warga Jawa Barat yang sudah membayar uang muka dan cicilan, namun hingga kini belum mendapatkan rumah yang dijanjikan.
“Audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari kecarut-marutan para pengembang yang nakal di perumahan subsidi,” tegasnya.
Menurut Dedi, permasalahan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena telah merugikan banyak masyarakat, terutama mereka yang mengandalkan rumah subsidi sebagai tempat tinggal.
Dukungan dari Pemerintah Pusat
Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, juga menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan terkait pengembang bermasalah. Ia meminta agar setiap kasus dilaporkan secara rinci untuk segera ditindaklanjuti.
“Laporkan ke saya by name, by address, Rabu kita ketemu, saya tindak lanjuti,” ujar Maruarar.
Langkah ini menjadi sinyal positif bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh pengembang nakal. Dengan adanya audit dan pengawasan ketat dari pemerintah, diharapkan kejadian serupa tidak terulang lagi di masa mendatang.
Kesimpulan
Langkah audit yang akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merupakan upaya serius dalam mengatasi permasalahan banjir serta praktik curang oleh pengembang perumahan. Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan masyarakat mendapatkan perlindungan hukum dan hak mereka atas hunian yang layak tetap terjaga.
Pemerintah pun diharapkan terus memperkuat regulasi agar pengembang tidak sembarangan menjual janji tanpa bukti. Konsumen juga diimbau untuk lebih teliti dalam memilih perumahan agar tidak menjadi korban janji manis pengembang nakal.
