Rencana impor 105.000 unit pikap dan truk niaga asal India memicu perdebatan serius di tingkat nasional. Proyek bernilai Rp24,66 triliun ini bukan hanya soal pengadaan kendaraan, tetapi juga menyangkut masa depan industri otomotif dalam negeri, stabilitas fiskal, serta arah kebijakan industrialisasi Indonesia.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, secara tegas meminta pemerintah menunda kedatangan kendaraan niaga dalam jumlah besar tersebut. DPR menilai proyek ini perlu evaluasi komprehensif agar tidak merugikan manufaktur lokal dan ekosistem industri nasional.
Alasan DPR Dorong Penundaan Impor Kendaraan Niaga
DPR tidak sekadar menyampaikan kritik politik. Lembaga legislatif menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan strategis yang berdampak luas pada perekonomian.
Menurut Dasco, impor kendaraan dalam skala masif harus mempertimbangkan kesiapan industri domestik. Jika pabrikan lokal mampu memproduksi kendaraan serupa, maka impor CBU (Completely Built Up) justru berpotensi melemahkan daya saing nasional.
Langkah penundaan ini dinilai sebagai bentuk kehati-hatian. Proyek triliunan rupiah tidak boleh berjalan tanpa kajian mendalam, terutama karena menggunakan pembiayaan dari Himbara dan Dana Desa.
Proyek Distribusi Koperasi Desa dan Peran PT Agrinas
Pengadaan 105.000 unit pikap ini awalnya dirancang untuk mendukung distribusi program Koperasi Desa Merah Putih. PT Agrinas Pangan Nusantara bertanggung jawab mengelola proyek tersebut.
Secara konsep, kendaraan niaga memang penting untuk mempercepat distribusi pangan dan logistik di daerah. Armada yang memadai akan memperlancar arus barang hingga ke pelosok desa.
Namun, skala pengadaan yang sangat besar memunculkan pertanyaan: apakah Indonesia benar-benar perlu mengimpor dalam jumlah tersebut, ataukah industri lokal mampu memenuhi kebutuhan itu?
Kedatangan 200 Unit Mahindra Picu Evaluasi
Kontroversi semakin menguat setelah 200 unit kendaraan merek Mahindra & Mahindra tiba lebih dulu di kawasan pabean Pelabuhan Tanjung Priok pada Februari 2026.
Kedatangan gelombang awal ini memicu reaksi dari DPR dan pelaku industri otomotif nasional. Banyak pihak mempertanyakan urgensi impor sebelum evaluasi menyeluruh dilakukan.
Hingga kini, ratusan unit tersebut masih tertahan dan belum didistribusikan. Pemerintah memilih menunggu keputusan final setelah proses kajian selesai.
Respons Cepat Kementerian Keuangan
Menindaklanjuti permintaan DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung menghentikan sementara pendanaan proyek.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas fiskal. Proyek bernilai Rp24,66 triliun tentu memiliki konsekuensi besar terhadap anggaran negara.
Penghentian sementara pembiayaan juga bertujuan meminimalkan risiko kebijakan yang dapat berdampak negatif pada ekonomi nasional, khususnya sektor manufaktur dan tenaga kerja.
Presiden Diminta Evaluasi Strategis
DPR meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan langsung setelah kembali dari agenda luar negeri. Keputusan akhir berada di tangan kepala negara karena proyek ini bersifat strategis dan lintas sektor.
Pemerintah perlu mengaudit kapasitas produksi industri otomotif nasional. Jika pabrik dalam negeri sanggup memproduksi pikap dan truk niaga dalam jumlah besar, maka impor dapat dikurangi atau bahkan dibatalkan.
Evaluasi ini penting agar kebijakan tidak melemahkan fondasi industri otomotif Indonesia yang telah berkembang selama puluhan tahun.
Industri Otomotif Nasional Angkat Suara
Penolakan terhadap impor besar-besaran datang dari pelaku industri. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, mendesak pemerintah membatalkan rencana impor demi menjaga keberlangsungan manufaktur lokal.
Menurutnya, impor dalam jumlah masif berisiko menurunkan utilisasi pabrik domestik. Dampaknya tidak hanya pada produsen kendaraan, tetapi juga pada industri komponen, UMKM pemasok, hingga tenaga kerja.
Sementara itu, Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika, menegaskan bahwa produsen lokal siap memproduksi ratusan ribu unit pikap, termasuk varian 4×4. Industri hanya membutuhkan kepastian waktu dan dukungan kebijakan.
Efisiensi Anggaran vs Kedaulatan Industri
Salah satu alasan yang sempat mengemuka adalah potensi efisiensi harga. Kendaraan impor disebut mampu menghemat APBN hingga Rp43 triliun dalam jangka panjang.
Namun, pertanyaannya: apakah efisiensi jangka pendek sebanding dengan risiko jangka panjang?
Jika impor terus dilakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan industri lokal, Indonesia bisa semakin bergantung pada produk luar negeri. Ketergantungan ini berpotensi melemahkan kedaulatan industri dan mempersempit peluang pertumbuhan manufaktur nasional.
Dampak Ekonomi dan Rantai Pasok
Industri otomotif bukan sekadar pabrik perakitan. Di belakangnya ada ribuan pemasok komponen, distributor, hingga tenaga kerja yang bergantung pada stabilitas produksi.
Ketika impor menggantikan produksi lokal, efek dominonya sangat luas. Utilisasi pabrik menurun, investasi tertahan, dan lapangan kerja terancam.
Sebaliknya, jika produksi dilakukan di dalam negeri, nilai tambah ekonomi akan berputar di Indonesia. Pajak, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan UMKM akan ikut terdorong.
Masa Depan Proyek Rp24,66 Triliun
Kini proyek berada dalam fase evaluasi kritis. Pemerintah harus memilih antara melanjutkan impor atau mengalihkan produksi ke industri dalam negeri.
Jika impor tetap berjalan, pemerintah harus memastikan ada transfer teknologi atau kerja sama strategis yang menguntungkan Indonesia.
Namun jika produksi dialihkan ke pabrikan lokal, negara berpotensi memperkuat fondasi industri otomotif sekaligus menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.
Keputusan ini bukan hanya soal kendaraan niaga. Ini tentang arah industrialisasi Indonesia.
Penundaan impor 105 ribu pikap India menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan strategis bernilai triliunan rupiah. DPR mendorong langkah ini demi melindungi industri otomotif nasional dan menjaga akuntabilitas fiskal.
Pemerintah kini berada di persimpangan antara efisiensi jangka pendek dan kedaulatan industri jangka panjang. Evaluasi menyeluruh akan menentukan apakah proyek Rp24,66 triliun ini benar-benar membawa manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat.
