Jakarta, Isu dugaan intimidasi terhadap Band Sukatani terus bergulir. Divisi Propam Polri kembali memeriksa dua anggota Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah (Jateng), sehingga total enam anggota kini telah dimintai klarifikasi terkait kasus tersebut.
Propam Polri dalam keterangan resminya menegaskan bahwa proses pendalaman kasus ini masih berlangsung. “Saat ini dua personel lain dari Ditressiber Polda Jateng telah diperiksa, sehingga total ada enam personel yang dimintai keterangan,” ujar perwakilan Propam, Senin (24/2).
Meski demikian, hingga kini Propam belum mengungkap hasil pemeriksaan serta identitas para anggota polisi yang diduga terlibat dalam intimidasi tersebut. “Kami akan terus mendalami dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum anggota Polri terhadap personel Band Sukatani,” tambahnya.
Polemik Lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ dan Dugaan Intimidasi
Kasus ini bermula dari polemik lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ yang dirilis oleh Band Sukatani. Lagu tersebut memuat kritik tajam mengenai praktik pungutan liar oleh oknum polisi, dengan lirik yang menyoroti bahwa segala urusan bisa lancar asalkan ada “bayaran.”
Kontroversi semakin memanas ketika dua personel Sukatani mengunggah video permintaan maaf kepada Polri melalui akun Instagram resmi mereka pada Kamis (20/2). Uniknya, dalam video tersebut, wajah asli kedua personel yang selama ini disembunyikan akhirnya ditampilkan. Langkah ini justru memicu kecurigaan publik, yang menduga adanya tekanan atau intimidasi di balik permintaan maaf tersebut.
Tak hanya itu, polemik semakin dalam setelah Band Sukatani menghapus lagu tersebut dari platform mereka. Banyak pihak menilai keputusan itu tidak murni dari kehendak band, melainkan akibat adanya tekanan tertentu.
Respons Polri: Band Sukatani Diangkat Jadi Duta Polri
Sebagai buntut dari polemik ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan respons mengejutkan. Ia mengajak Band Sukatani untuk menjadi Duta Polri. Langkah ini disebut sebagai bentuk keterbukaan Polri terhadap kritik dan koreksi dari masyarakat.
“Kami berharap dengan menjadi Duta Polri, Band Sukatani bisa menyuarakan aspirasi publik serta mendorong perbaikan di tubuh institusi kepolisian,” ujar Kapolri.
Ajakan ini memancing beragam reaksi publik. Ada yang mengapresiasi langkah Polri, namun tak sedikit pula yang tetap mempertanyakan transparansi proses hukum terkait dugaan intimidasi terhadap band tersebut.
Menanti Transparansi dan Akuntabilitas
Keterlibatan enam anggota Polda Jateng dalam kasus ini tentu menjadi sorotan. Publik berharap Propam Polri benar-benar transparan dalam mengusut dugaan intimidasi ini. Selain itu, langkah Polri mengangkat Sukatani sebagai Duta Polri juga diharapkan tidak hanya menjadi simbol semata, melainkan awal dari perubahan yang nyata.
Dengan terus berjalannya proses pemeriksaan, masyarakat kini menunggu hasil akhir dari kasus ini. Apakah ada oknum yang akan mendapatkan sanksi tegas? Ataukah ini menjadi momentum Polri untuk membangun kepercayaan publik dengan membuka fakta apa adanya?
Kita semua berharap, keadilan dan transparansi akan menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan polemik ini.
