Jakarta, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, menyampaikan dukungannya terhadap wacana pembangunan penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil. Ia menekankan bahwa negara tidak perlu menyediakan makanan bagi para terpidana korupsi, melainkan cukup memberikan alat pertanian agar mereka dapat bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
Langkah Radikal untuk Efek Jera
Usulan ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin menempatkan para koruptor di penjara yang jauh dari akses umum. Johanis menegaskan bahwa hukuman bagi pelaku korupsi perlu diperberat, termasuk dengan mengubah pidana minimal menjadi 10 tahun penjara. Menurutnya, langkah ini akan memberikan efek jera yang lebih kuat bagi para pelaku dan menjadi peringatan keras bagi pihak lain yang berniat melakukan tindakan serupa.
“Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka, cukup sediakan alat pertanian supaya mereka berkebun, bercocok tanam di ladang atau di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri yang berasal dari hasil keringat mereka sendiri,” ujar Johanis melalui pesan tertulis pada Selasa (18/3).
Saat ini, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih mengatur hukuman minimal satu tahun penjara. Namun, Johanis berharap agar hukuman bagi koruptor diperberat hingga minimal 10 tahun bahkan seumur hidup. Dengan demikian, rasa takut untuk melakukan korupsi akan semakin besar.
Prabowo Siapkan Pulau untuk Penjara Koruptor
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa rencana pembangunan penjara bagi koruptor di pulau terpencil akan segera direalisasikan. Ia menyatakan bahwa penjara tersebut akan berada di lokasi yang sulit diakses dan dikelilingi oleh laut, sehingga para tahanan tidak bisa melarikan diri.
“Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil. Mereka enggak bisa keluar. Kita akan cari pulau. Kalau mereka keluar, biar ketemu sama hiu,” ujar Prabowo dalam sebuah pernyataan di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3).
Prabowo menegaskan bahwa korupsi merupakan ancaman besar bagi stabilitas negara. Ia menekankan bahwa keberadaan koruptor merugikan masyarakat luas, termasuk guru, dokter, dan petani. Oleh karena itu, ia menyatakan kesiapannya untuk bertindak lebih ekstrem demi menyelamatkan Indonesia dari bahaya korupsi.
Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan
Konsep pemenjaraan koruptor di pulau terpencil bukanlah hal baru. Beberapa negara telah menerapkan metode serupa untuk memastikan bahwa para pelaku kejahatan berat tidak memiliki akses mudah untuk melarikan diri atau melanjutkan praktik korupsi dari dalam penjara.
Namun, tantangan utama dari implementasi kebijakan ini adalah biaya operasional dan pengawasan ketat yang harus dilakukan agar sistem ini tetap berjalan dengan baik. Selain itu, ada pula perdebatan mengenai hak asasi manusia bagi para tahanan yang harus tetap diperhatikan dalam penerapannya.
Dengan dukungan penuh dari KPK dan pemerintah, diharapkan kebijakan ini dapat menjadi langkah besar dalam memberantas korupsi di Indonesia. Jika diterapkan secara efektif, maka tidak hanya akan memberikan efek jera, tetapi juga menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang berniat melakukan tindakan korupsi di masa mendatang.
