Jakarta, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah tengah menjadi sorotan di Papua. Isu yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa program ini mengandung racun dan menjadi alat genosida terhadap warga Papua. Namun, Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Lenis Kogoya menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar.
Klarifikasi Pemerintah
Dalam acara sosialisasi MBG yang digelar di Kantor Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura, Kogoya dengan tegas membantah isu tersebut. Ia menyatakan bahwa program ini justru bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi.
“Saya datang ke sini untuk menjaga kedaulatan negara. Kewajiban saya adalah melindungi masyarakat dari isu-isu yang dapat mengganggu stabilitas negara. Saya melihat di media sosial dan berita bahwa MBG disebut mengandung racun dan merupakan alat genosida. Saya tegaskan, itu tidak benar,” ujar Kogoya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa anak-anak membutuhkan gizi yang baik sebagai kunci utama pembangunan masyarakat yang sehat. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh anak-anak di Papua memiliki akses ke makanan bergizi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Fokus pada Pendidikan
Kogoya juga mengimbau kepada para kepala sekolah agar menindak tegas oknum yang mengajak siswa untuk berdemonstrasi menolak program MBG. Menurutnya, anak-anak seharusnya fokus belajar dan tidak terlibat dalam aksi demonstrasi.
“Jika ada yang berani mengajak anak-anak demo, silakan ditangkap. Demonstrasi memang diperbolehkan dalam negara demokrasi, tetapi anak-anak harus tetap fokus belajar,” tegasnya.
Implementasi Program MBG di Papua
Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua, Ramses Limbong, menyatakan bahwa sosialisasi mengenai manfaat MBG sangat penting dilakukan, terutama mengingat adanya penolakan dari sebagian masyarakat. Ia menegaskan bahwa distribusi MBG akan dilakukan secara bertahap setelah Idulfitri 2025.
“Sosialisasi ini sangat penting karena kemarin ada penolakan. Kami harus terus menyampaikan manfaat dari Makan Bergizi Gratis ini. Untuk teknis distribusinya, nanti akan diatur oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Berdasarkan komunikasi kami, program ini akan dimulai bertahap setelah Lebaran karena tidak mungkin langsung diterapkan secara serentak,” kata Ramses.
Selain itu, Pemprov Papua berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam penyediaan lahan untuk Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Saat ini, sudah ada empat lokasi yang siap digunakan, termasuk di Keerom, Abepura, Waena, dan Sentani.
Keterlibatan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia
Dalam implementasi MBG, pemerintah juga melibatkan 18 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan mengelola program ini di Papua. Mereka ditempatkan di berbagai wilayah, termasuk Yappen, Biak, Sarmi, serta Jayapura dan sekitarnya.
Pemerintah berharap, dengan adanya sosialisasi dan klarifikasi ini, masyarakat Papua dapat memahami tujuan utama MBG dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar. Dengan akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi, diharapkan kesejahteraan masyarakat Papua dapat meningkat secara signifikan.
