Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemangkasan anggaran drastis dalam APBN 2025. Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa dari total pagu anggaran sebesar Rp110 triliun, Presiden Prabowo Subianto meminta efisiensi sebesar Rp81 triliun. Artinya, hanya Rp29 triliun yang tersisa untuk pelaksanaan berbagai program pembangunan infrastruktur nasional.
Dampak Pemangkasan Anggaran
Dody menyebutkan bahwa kementeriannya masih melakukan evaluasi terhadap mata anggaran yang bisa diajukan ulang kepada Kementerian Keuangan. Salah satu fokus utama adalah proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Beberapa komponen anggaran proyek ini sedang ditinjau kembali untuk memastikan pelaksanaan tetap berjalan meskipun mengalami pemotongan dana.
Selain itu, Dody menegaskan bahwa Kementerian PU tetap mendukung program prioritas nasional, seperti swasembada pangan. Infrastruktur pendukung, termasuk irigasi dan jalan daerah, akan diajukan ulang dalam proses revisi anggaran. “Irigasi dan jalan daerah merupakan satu paket yang penting dalam mendukung ketahanan pangan. Kami akan ajukan kembali anggarannya secara bertahap agar tidak ada perubahan signifikan dalam rencana pembangunan tahun 2025,” ujar Dody di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2).
Instruksi Presiden untuk Efisiensi APBN
Keputusan pemangkasan anggaran Kementerian PU sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan penghematan sebesar Rp306,69 triliun dalam APBN 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025 yang mengatur pemangkasan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun, dengan pos belanja alat tulis kantor (ATK) mengalami pemotongan terbesar hingga 90 persen.
Sri Mulyani menegaskan bahwa penghematan ini diperlukan untuk mendukung berbagai program prioritas Presiden Prabowo, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Fokus anggaran harus lebih efisien dan diarahkan ke program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).
Tantangan bagi Sektor Infrastruktur
Pemangkasan anggaran ini tentu menimbulkan tantangan besar bagi sektor infrastruktur. Dengan berkurangnya dana, Kementerian PU harus menyusun strategi baru untuk memastikan pembangunan tetap berjalan. Beberapa opsi yang bisa dilakukan antara lain optimalisasi anggaran yang tersedia, pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta efisiensi dalam pelaksanaan proyek.
Meski begitu, keberlanjutan pembangunan infrastruktur menjadi perhatian utama. Pemerintah diharapkan dapat menemukan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan realisasi proyek-proyek strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemangkasan anggaran Kementerian PU sebesar Rp81 triliun merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan APBN. Meskipun tantangan besar menanti, Kementerian PU tetap berupaya menjaga keberlanjutan proyek infrastruktur melalui revisi anggaran dan efisiensi. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan penghematan ini tidak menghambat pembangunan nasional yang telah dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
