Pemerintah kembali menyesuaikan anggaran untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan, yang dipimpin oleh Sri Mulyani, telah memblokir anggaran IKN sekitar Rp14 triliun. Meskipun demikian, proyek pembangunan tetap dilanjutkan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.
Pemblokiran Anggaran untuk Efisiensi Keuangan
Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa pemblokiran ini merupakan bagian dari kebijakan rutin yang dilakukan setiap awal tahun. Proses ini tidak hanya berlaku untuk anggaran IKN, tetapi juga dialami oleh berbagai kementerian lainnya. Menurutnya, pemblokiran tersebut terjadi pada akhir 2024 dan tersebar di empat direktorat jenderal dalam Kementerian PU.
“Itu mungkin masih ada Rp14 triliunan yang sedang kita kumpulkan hitungannya,” ujar Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/2).
Selain itu, ia menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto turut mempengaruhi keputusan pemblokiran ini. Saat ini, anggaran yang tersisa di Kementerian PU hanya Rp29,57 triliun. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian agar penggunaan dana tetap optimal.
Dampak Pemblokiran Terhadap Progres Pembangunan
Menteri PU Dody Hanggodo sebelumnya mengungkapkan bahwa pembangunan IKN sempat mengalami keterlambatan akibat pemblokiran anggaran ini. Ia menyebut bahwa realisasi anggaran belum berjalan seperti yang direncanakan.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua,” ujar Dody di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1).
Namun, meskipun anggaran terhambat, otoritas terkait memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan. Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menegaskan bahwa proyek ini tetap berlanjut dengan dukungan tambahan anggaran dari Presiden Prabowo.
“Ini (kabar IKN dibatalkan Prabowo) tidak betul. Sesuai arahan Presiden, kami fokus menyelesaikan pembangunan kantor-kantor legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya,” kata Troy kepada CNN Indonesia, Kamis (6/2).
Pemerintah Tetap Fokus Pada Pembangunan IKN
Dengan adanya pemblokiran ini, pemerintah berupaya mengalokasikan anggaran yang tersedia secara efisien. Meski menghadapi tantangan dalam realisasi anggaran, fokus utama tetap pada penyelesaian infrastruktur utama seperti kantor pemerintahan dan fasilitas pendukung di IKN.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek strategis nasional dengan perencanaan keuangan yang lebih ketat. Ke depan, diharapkan pembangunan IKN dapat terus berjalan tanpa kendala berarti, dengan manajemen anggaran yang lebih baik.
