Jakarta, Komisi X DPR RI kembali menggelar rapat tertutup dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi (Kemendiktisaintek). Rapat ini menjadi kelanjutan dari serangkaian pertemuan yang secara khusus membahas isu-isu strategis dalam bidang pendidikan, mulai dari anggaran hingga kebijakan struktural.
Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menjelaskan alasan utama rapat dilaksanakan secara tertutup. Menurutnya, sejumlah kebijakan yang dibahas masih dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kenapa tertutup? Karena ada kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diumumkan resmi oleh Presiden. Kalau dibuka ke publik sekarang, khawatir justru mengurangi efek peluncuran kebijakan itu sendiri,” ujar Lalu kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Rapat kali ini memfokuskan pembahasan pada alokasi anggaran pendidikan, khususnya terkait tunjangan kinerja dosen, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Lalu menegaskan pentingnya pembahasan matang bersama kementerian teknis agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif.
“Kami bersama Mendiktisaintek menyamakan persepsi mengenai prioritas anggaran. Diskusi ini penting untuk memastikan program-program unggulan tidak terganggu oleh kendala teknis di lapangan,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Komisi X juga tengah mengkaji ulang kebijakan penjurusan IPA dan IPS di jenjang SMA. Isu ini turut dibahas dalam pertemuan tertutup dengan Mendikdasmen Abdul Mu’ti sehari sebelumnya. Pemerintah berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penjurusan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan pendidikan tinggi.
Serangkaian rapat tertutup yang digelar sejak awal April mencerminkan komitmen Komisi X untuk menghadirkan kebijakan yang solid dan berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut catatan CNNIndonesia.com, setidaknya sudah empat kali rapat tertutup dilakukan dengan pihak kementerian.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset, Stella Christie, juga hadir dalam rapat terbaru ini. Keterlibatan pejabat tinggi dari kedua kementerian menunjukkan bahwa koordinasi lintas lembaga berjalan intensif dan menyeluruh.
Lalu menyatakan, hasil pembahasan dari rapat tertutup akan segera ditindaklanjuti dalam rapat terbuka yang dijadwalkan minggu depan. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui secara utuh arah kebijakan pendidikan nasional di era pemerintahan baru.
Langkah strategis ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab legislatif dalam mengawal kebijakan publik yang berdampak luas terhadap generasi masa depan Indonesia.
