Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan rencana penertiban distribusi solar subsidi. Langkah ini diambil setelah upaya penataan ulang distribusi LPG 3 kg yang sempat memicu kelangkaan di beberapa wilayah. Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memastikan solar subsidi disalurkan dengan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Distribusi Solar Subsidi Belum Tepat Sasaran
Dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025 di Jakarta Barat, Bahlil menyoroti permasalahan distribusi solar subsidi yang masih banyak digunakan oleh industri. Menurutnya, praktik ini mengurangi jatah subsidi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Habis ini saya tertibkan lagi, bapak ibu semua. Saya tertibkan lagi adalah BBM, solar,” ujar Bahlil pada Sabtu (8/2).
Bahlil menyadari bahwa kebijakan ini bisa memicu reaksi keras dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari penyaluran solar subsidi yang tidak tepat sasaran. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap akan menjalankan kebijakan ini demi kepentingan rakyat.
Resiko dan Tantangan dalam Penertiban Solar Subsidi
Bahlil mengakui bahwa kebijakan ini berisiko menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pelaku industri yang selama ini menggunakan solar subsidi. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan ini tidak akan surut hanya karena tekanan dari pihak tertentu.
“Solar subsidi dipakai untuk industri. Saya tahu ini pemainnya pasti akan ribut lagi, tapi enggak apa-apa,” ujarnya.
Sebagai seorang putra daerah dari Indonesia Timur, Bahlil menegaskan bahwa dirinya akan tetap maju tanpa mundur dalam menegakkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Peran Partai Golkar dalam Mendukung Kebijakan Energi
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar mendorong kader-kader partainya untuk mendukung kebijakan ini. Ia menilai bahwa mengatur ulang distribusi energi adalah bagian dari perjuangan untuk menjamin hak-hak rakyat.
“Dan inilah kesempatan kita, Partai Golkar, untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak rakyat yang sesungguhnya,” katanya.
Evaluasi Kebijakan LPG 3 Kg dan Dampaknya
Pemerintah sebelumnya telah melakukan penataan ulang distribusi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang diambil adalah menghapus rantai distribusi di tingkat pengecer yang kerap menaikkan harga secara tidak wajar.
Namun, kebijakan ini menyebabkan kelangkaan LPG 3 kg di pasaran dan antrean panjang di berbagai pangkalan, terutama di Jabodetabek. Akibatnya, Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Bahlil untuk mengizinkan kembali pengecer berjualan LPG 3 kg guna menghindari kelangkaan.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa subsidi energi, baik dalam bentuk solar maupun LPG 3 kg, benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Meski menghadapi tantangan dan resistensi dari beberapa pihak, Bahlil Lahadalia tetap berkomitmen untuk menata ulang distribusi energi guna mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
